BUMDes sebagai arena politics of distribution: peran kepala Desa Di Kalurahan Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan peran kepala desa dan dinamika distribusi sumber daya di tingkat lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes, serta melihat dinamika politics of distribution, termasuk aspek patronase, di Kalurahan Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta. BUMDes tidak hanya dipahami sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai arena politik distribusi yang berkaitan dengan relasi kekuasaan, kepentingan, dan strategi kepemimpinan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat penting dan cenderung dominan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes, baik sebagai inisiator, pengarah kebijakan, maupun pengawas dalam pengambilan keputusan strategis. Meskipun pengelolaan BUMDes melibatkan berbagai pihak, pola yang terbentuk masih bersifat hierarkis dengan dominasi pemerintah desa. Dalam perspektif politics of distribution, BUMDes berfungsi sebagai arena distribusi sumber daya yang tidak sepenuhnya netral, karena dipengaruhi oleh keputusan politik dalam menentukan prioritas dan alokasi manfaat. Distribusi tersebut dilakukan melalui mekanisme Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kemudian digunakan untuk programprogram pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya praktik patronase yang bersifat institusional. Kepala desa sebagai aktor dominan memiliki kendali terhadap distribusi sumber daya, sehingga menciptakan hubungan ketergantungan antara masyarakat dan pemerintah desa. Meskipun tidak ditemukan praktik patronase secara langsung seperti pemberian bantuan kepada individu, distribusi manfaat melalui BUMDes tetap memberikan dampak politik berupa meningkatnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kepala desa. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai arena politik distribusi yang di dalamnya terdapat unsur patronase dalam bentuk yang lebih halus dan terlembagakan. Kata kunci: BUMDes, politics of distribution, patronase, kepala desa, distribusi sumber daya.