Teknokrasi politik

Struktur kelembagaan negara harus ditempatkan sebagai bagian dari skema penyelesaian berbagai persoalan bangsa, bukan justru menambah masalah. Pesan moral ini seharusnya ditangkap oleh mereka yang (kembali) ”mengadu nasib” di atas panggung politik-kekuasaan seiring dengan riuh-rendahnya pencalonan politisi menjelang Pemilu 2009. Sayang spanduk, baliho, dan iklan politik yang bertebaran di mana-mana tidak menunjukkan apa-apa tentang kapasitas dan komitmen calon politisi, kecuali politik pencitraan. Selain itu, grafik kinerja lembaga legislatif amat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat produktivitas dan partisipasi anggota Dewan dalam serangkaian aktivitas legislasi. Terbukti, dari 550 anggota Dewan, hanya 116 yang aktif dalam lima kali rapat paripurna (Kompas, 10/1/2009)