Larangan pernikahan semarga di Sumatera Utara: studi komparatif Batak Mandailing dan Batak Angkola perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum

Penelitian ini membahas larangan pernikahan semarga pada masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola di Sumatera Utara dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum. Larangan pernikahan semarga merupakan bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Batak. Dalam praktiknya, individu yang memiliki marga yang sama dipandang berasal dari satu garis keturunan sehingga perkawinan di antara mereka dianggap bertentangan dengan adat, kehormatan marga, serta keseimbangan hubungan sosial dalam sistem Dalihan Na Tolu. Di sisi lain, hukum Islam tidak secara tegas melarang perkawinan semarga selama tidak terdapat hubungan mahram antara kedua pihak. Perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji bagaimana larangan pernikahan semarga dipertahankan dalam masyarakat serta relevansinya dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan yang melakukan pernikahan semarga, observasi lapangan dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mompang Jae sebagai representasi masyarakat Batak Mandailing dan Desa Sipange Julu sebagai representasi masyarakat Batak Angkola. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori maṣlaḥah mursalah dan teori living law untuk melihat kedudukan larangan pernikahan semarga dalam hukum Islam dan kehidupan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola sama-sama mempertahankan larangan pernikahan semarga sebagai bagian dari norma adat yang mengikat dan diwariskan secara turun-temurun. Larangan tersebut berfungsi menjaga kehormatan marga, ketertiban sosial, dan kesinambungan sistem kekerabatan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam bentuk penerapan sanksi adat dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap praktik pernikahan semarga, terutama akibat pengaruh modernisasi, pendidikan, mobilitas sosial, dan perkembangan pemikiran keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, larangan pernikahan semarga tidak termasuk kategori perkawinan yang diharamkan secara syariat, namun dapat dipandang sebagai bentuk ‘urf ṣaḥīḥ dan maṣlaḥah mursalah karena mengandung nilai kemaslahatan sosial, menjaga kehormatan keluarga (ḥifẓ al-‘ird), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta mempertahankan keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, larangan pernikahan semarga dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara hukum adat dan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola. Merujuk pada temuan penelitian ini, larangan pernikahan semarga pada masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola masih dipertahankan sebagai norma adat yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan marga, keteraturan hubungan sosial, serta keberlangsungan sistem kekerabatan yang berlaku di tengah masyarakat. Meskipun hukum Islam tidak secara tegas melarang pernikahan semarga selama tidak terdapat hubungan mahram, keberadaan larangan tersebut tetap dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai kemaslahatan dan telah hidup serta diterima oleh masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk membangun pemahaman yang seimbang antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada wilayah Mompang Jae dan Sipange Julu, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji fenomena yang sama pada komunitas Batak lainnya dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih mendalam guna memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam.