Analisis proporsionalitas pidana pada tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga: studi putusan nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah bergeser dari ranah privat ke ranah publik melalui UU Nomor 23 Tahun 2004, namun penerapan hukumnya masih cenderung berorientasi retributif dan belum menyentuh akar perilaku kekerasan. Penelitian ini membahas putusan hakim terhadap pelaku KDRT dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk serta menganalisis proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan sumber hukum utama UU No. 23 Tahun 2004 dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan bersifat punitif dan belum mengakomodasi tujuan rehabilitatif secara optimal karena Pasal 44 UU PKDRT belum secara eksplisit mewajibkan rehabilitasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan paradigma pemidanaan KDRT yang berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku serta perlunya penafsiran atau perubahan norma agar rehabilitasi menjadi kewajiban dalam putusan hakim.