Implementasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilihan umum di Jawa Timur

Hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi. Namun demikian terdapat pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaanya. Penelitian tentang implementasi hak politik mantan narapidana dalam pemilu bertujuan untuk menjawab permasalahan; 1. Pengaturan hak dipilih mantan narapidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan; 2. Implementasi hak dipilih mantan narapidana korupsi dalam pemilu pasca putusan Mahkamah Agung di Jawa Timur. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis empiris atau penelitian sosio legal research. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara selanjutnya dianalisis dengan teori hukum yang ada dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),dan pendekatan kasus (cases approach). Teknik analisa data menggunakan pola fikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak politik mantan terpidana korupsi dijamin di dalam pasal 28 huruf D poin 3 UUD 1945, dan pasal 43 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Pemilu, dimana setiap orang mempunya hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan asas persamaan hak. Namun demikian dalam implementasinya terdapat beberapa varian misalnya Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri, meskipun peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Demikian pula beberapa partai politik konsisten tidak mencalonkan anggotanya yang pernah terkena kasus korupsi sebagai upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.