Tinjauan fiqh siyasah terhadap sengketa batas wilayah laut Natuna Utara antara Indonesia dan China menurut undang-undang nomor 17 tahun 1985

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Library Research yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dari karya-karya tertulis, yang sudah maupun yang belum dipublikasi. Dari hasil penelitian literasi ini menghasilkan analisa terhadap penyelesaian sengketa batas wilayah Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan China. Tujuan dari untuk memberikan kemudahan kepada Menteri Pertahanan dari kedua negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menyelesaika Sengketa batas wilayah laut ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisikan apabila ada negara anggota Konvensi yang melanggar ketentuan konvensi yang sudah ditetapkan maka harus menyelesaikan melalui jalan damai. Sebab dalam menangani persengketaan antara Indonesia dan China, pemerintah Indonesia memilih jalur damai yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Fiqh siyasah terhadap sengketa batas wilayah laut Natuna Utara termasuk dalam kategori siyasah dusturiyah yang membahas tentang wazir atau pembantu Imamah yang dapat diartikan sebagai menteri yang bertugas menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal dalam negara dan sebagai pengawas administrasi negara.