Analisis fikih siyasah terhadap penguatan kewenangan lembaga komisi yudisial kepada pelanggar kode etik dan perilaku hakim menurut undang-undang no.18 tahun 2011 tentang komisi yudisial Republik Indonesia

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan metodologi kualitatif pendekatan dalam penelitian hukum berupa Perundang-undangan (statute approach) adapun teknik yang digunakan adalah library research. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim dihubungkan dengan konsep Fikih Siyasah wilayatul al-H{isbah. Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Penguatan kewenangan Komisi Yudisial terhadap pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim menjadi solusi bagi Lembaga Kehakiman Indonesia. Faktanya melihat peran kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim begitu baik demi terciptanya Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta perilaku Hakim. Hal ini merupakan contoh keberhasilan Lembaga Komisi Yudisial menjalankan tugasnya dalam penegakan terhadap Pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim. Oleh sebab itu Penguatan bagi Lembaga Komisi Yudisial dalam Penegakan terhadap Pelanggaran Kode etik dan Perilaku Hakim sangat diperlukan agar kedepannya Lembaga Kehakiman di Indonesia menjadi lebih baik sesuai harapan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sejalan dengan hasil penelitian kali ini penulis memberikan saran agar kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan terhadap pelanggar Kode Etik dan Perilaku hakim dikuatkan seperti para penghubungnya diberi kewenangan dalam pemeriksaan meskipun dalam pantauan Komisi Yudisial Pusat, anggota komisionernya ditambah, karena mengingat lembaga Komisi Yudisial ini memiliki peran yang sangat baik dalam peradilan di Indonesia. Serta penulis menginginkan adanya kajian lebih lanjut dan mendalam mengenai penguatan kewenangan Komisi Yudisial terhadap penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim di Indonesia.