Potret legislatif desa pasca reformasi

Lahirnya BPD memberikan corak tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat mengambil keputusan secara mandiri atas prioritas yang merupakan kebutuhan desa. Selain itu, tersedia pilihan bagi desa untuk menolak proyek pemerintah jika tidak disertai dengan dana, tenaga manusia dan sarana yang memadai. Untuk peraturan dan APBDes yang telah diputuskan hanya perlu dilaporkan mengenai keputusan tersebut. Di satu sisi, BPD memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap terwujudnya demokrasi desa. Ruang kontrol dan keseimbangan kekuasaan di desa jadi lebih terbuka dengan hadirnya BPD. Bagi para lurah yang memiliki sense of legitimacy tentu diuntungkan. Mereka merasa lebih ringan menanggung beban psikopolitik dalam melahirkan keputusan, karena ditopang partnersip dengan BPD. Mengingat, bahwa sebelumnya lurah leluasa memonopoli keputusan desa, sekarang bisa berbagi dengan BPD yang memungkinkan tekanan-tekanan dari publik kepada lurah semakin melemah. Kehadiran BPD di beberapa desa membuat lurah harus “hatihati” dalam bertindak. Akibatnya, kini lurah-lurah bekerja lebih transparan dan bertanggungjawab. Di sisi lain, di sejumlah desa lainnya, ternyata BPD tidak memberikan sumbangan berarti terhadap pelembagaan demokrasi desa secara maksimal. Parahnya, sejak lahirnya BPD, desa memiliki masalah baru sebab lembaga perwakilan tersebut menjalankan kewenangannya secara kebablasan, sehingga menimbulkan pertikaian dan perselisihan dengan pemerintah desa. Tidak sedikit kepala desa yang mengeluh dan melaporkan bahwa mereka telah “didzalimi”. Menurut Kepala Desa, BPD juga kerap sekali melakukan pelanggaran terhadap batas-batas kekuasaan yang telah digariskan padanya.