Anomali Buruh

Belakangan, para buruh di berbagai daerah kerap menggelar demonstrasi. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah untuk segera mencabut PP No. 78/2015 tentang Upah. Mereka menilai bahwa selama ini, kerja buruh “dihargai” sangat murah. Hal ini menggambarkan bahwa ruang dan tata kota tidak mendukung eksistensi para buruh, terutama buruh informal. Regulasi, kebijakan pemerintah, dan konstruksi sosial seolah mengerdilkan peran orang-orang dengan skill dan pendidikan yang rendah. Mereka yang disebut unskilled worker sebab miskin kapabilitas dan pengetahuan tersebut selalu berupaya menyesuaikan diri dengan kehidupan urban yang serbakeras. Saat proses involusi beragam sektor membuat lapangan kerja menyempit, sektor informal adalah pilihan paling logis dan realistis. Ironisnya, banyak oknum justru memanfaatkan keadaan. Akibat godaan konsumerisme materialistis dan rasionalisme sekularistis, mereka rela mempekerjakan orang-orang dengan upah yang sangat rendah, bahkan tidak manusiawi. Sistem kapitalistik telah membuka ruang yang demikian lebar, sehingga manusia dianggap aset dan komoditas empuk. Barang tentu persepsi seperti ini berpotensi mereduksi hak manusia. Segala macam bentuk diskriminasi dihalalkan, asal mendatangkan keuntungan politis, sosial, serta finansial.