BUMDes dan Ekonomi Lokal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) meresmikan PT Mitra Bumdes Nusantara sebagai holding (induk) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menjalin ikatan kerja sama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Holding Bumdes diharapkan mampu mempercepat laju ekonomi perdesaan. Langkah ini membuktikan, Kemendesa PDTT menyadari bahwa BUMDes memiliki posisi urgen dalam meningkatkan taraf hidup serta kesadaran ekonomi orang desa. Dikukuhkan melalui Peraturan Mendagri No. 39 tahun 2010, BUMDes dipercaya memiliki fleksibilitas untuk selalu beradaptasi dengan keinginan masyarakat perdesaan. Sebagai aset yang dikelola oleh desa, BUMDes berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan. Dengan demikian, BUMDes lebih mudah berperan selaku lembaga pembiyaan bagi mereka yang ingin meningkatkan usahanya di tingkat lokal. BUMDes menjadi alternatif pengelolaan potensi kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Keberlangsungan BUMDes bisa lebih terpelihara lantaran berdiri atas inisiatif masyarakat desa, dikelola serta dikontrol oleh masyarakat desa. Pemberdayaan BUMDes dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa dengan pola kehidupan yang kental dengan semangat gotong-royong. Pengawasan BUMDes berdasarkan norma sosial dan adat yang berlaku di desa tentu bisa meminimalisir perilaku menyimpang dalam kehidupan ekonomi perdesaan.