Membenahi nasib petani

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kondisi pertanian Indonesia. Menurutnya, petani harus memperoleh nilai tukar hasil pertanian sebesar-besarnya. Hal ini tak mungkin terwujud bila pola kerja dan pengolahan panen masih bersifat konvensional. Para petani juga tidak akan mengantongi keuntungan maksimal jika hanya mengandalkan lahan kecil. Padahal, nilai tambah yang melimpah justru berada pada proses agrobisnis. Atas dasar itulah, perlu diciptakan banyak badan usaha atau korporasi guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Ungkapan Presiden Jokowi menunjukkan adanya gairah mengangkat harkat dan martabat petani yang mayoritas bermukim di perdesaan. Pasokan beras kaum urban tergantung pada hasil kerja mereka. Gagal panen membuat beras di perkotaan semakin terbatas. Bisa dipastikan, tanpa kebijakan impor, cadangan beras menipis. Sayangnya, kebijakan pemerintah dari masa ke masa seringkali kurang berpihak pada bidang agraris. Para petani mengaku, terutama setelah reformasi, hasil sawah tidak pernah memuaskan. Dari tahun ke tahun, hasil panen selalu menurun. Lantaran menerima berbagai jenis padi dan pupuk kimia, tanah jenuh. Imbasnya, kualitas dan kuantitas beras kurang baik.