Proses penyidikan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17615

Proses penyidikan ini merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, sebab hasil dari penyidikan tersebut akan memudahkan bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat gugatan dan dapat membuktikan kebenaran tentang dengan terjadinya tindak pidana korupsi, dan menghadirkan tersangkanya ke sidang pengadilan untuk selanjutnya diproses secara hukum sampai pcrkara tersebut memperoleh suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini diambil untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan perkara pidana menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan perkara pidana korupsi menurut Undang-undang No. 31. Tahun 1999. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penyidikan perkara pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat pustaka dengan metode pengolahan data editing, klasifikasi data, dan analisis data induktif deduktif dan komparatif dengan hasil akhhir pembahasan menyimpulkan diantaranya bahwa Proses penyidikan yang diatur dalam Undang-ndang No. 3 Tahun 1971 tersebut terdapat ketentuan-kctentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP, namun penyimpangan tersebut di1akukan untuk mempercepat dan mempcrmudah proses pemcriksaan pcrkara pidana korupsi dengan mclakukan sedikit pengurangan terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan tanpa melanggar batas-batas kerjasama dan masih diperbolehkan oleh hukum.